السلام عليكم ورحمة الله وبركاته      Download Ruang Ujian Jalur Testing     Mau Kuliah Plus Menghafal Al-Qur'an? Ke PTIQ aja.         Pendaftaran Jalur Testing Ditutup 17 Agustus 2019           Segera Daftar dan Lakukan Verifikasi
Home / Berita / Hubungan Islam dan Politik, Diskusi Publik Lembaga Pengkajian Al-Qur’an dan Tafsir PTIQ

Hubungan Islam dan Politik, Diskusi Publik Lembaga Pengkajian Al-Qur’an dan Tafsir PTIQ

Hubungan Islam dan Politik, Diskusi Publik Lembaga Pengkajian Al-Qur’an dan Tafsir PTIQ

Warta PTIQ – Lembaga Pengkajian Al-Quran dan Tafsir (eLKAF) Institut PTIQ menggelar diskusi publik tentang Islam dan Politik, Senin (15/4/2019). Acara yang dilaksanakan di Auditorium Kampus Institut PTIQ Jakarta ini dihadiri oleh mahasiswa PTIQ dari berbagai fakultas.

Tema tentang politik bagi mahasiswa PTIQ harus familiar karena seperti yang diungkap oleh Ketua eLKAF, Dr. Husnul Hakim, MA., dalam sambutannya bahwa siapa yang tidak tahu politik akan dimakan politik.

Diskusi ini dimoderatori oleh Abdur Rouf, M.Hum, salah satu dosen Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta. Dalam pengantarnya ia menyampaikan kalau tema ini menarik untuk dibahas karena sedang panas-panasnya menjelang pemilu.

Acara semakin menarik setelah narasumber pertama, Dr. Iding Rosyidin,  M.Si. mempresentasikan tentang politisasi agama. Menurutnya politisasi agama identik dengan politik sara. Hal ini muncul karena masyarakat agama khususnya Islam terbagi pada tiga cara pandang mengenai hubungan agama dan politik.

Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah ini menyebutkan kelompok pertama, integralistik. “Kelompok ini beranggapan bahwa agama mencakup semua hal tak terkecuali politik. Politik dan Islam adalah satu kesatuan sehingga agama dan politik tidak terpisahkan,” tegasnya. Dari kelompok inilah muncul ide pembentukan negara Islam atau khilafah islamiyah.

Kelompok kedua ialah sekularistik yang memisahkan antara agama dan politik. Sedangkan kelompok ketiga ialah substantifistik yang beranggapan ada hubungan simbiotik mutualistik antara negara dan agama.

“Bagi kelompok ini negara butuh etik dan nilai yang kemudian diambil dari agama. Nilai-nilai Islam terserap dalam masyarakat dan aturan kenegaraan, seperti dalam konteks Indonesia UU perkawinan dan pendidikan,” lanjut alumni UNPAD ini.

Karena itu, bagi kelompok ini tidak perlu mendirikan negara Islam. Kelompok inilah yang banyak diikuti oleh banyak negara bangsa yang penduduknya mayoritas muslim di dunia ini.

Narasumber lainnya, Dr. Husnul Hakim, MA., menceritakan tentang politik luar negeri terutama pengalamannya ketika berdakwah di Amerika.

Acara diakhiri dengan tanya jawab dari peserta diskusi dan kemudian doa.

Lihat foto-foto kegiatan di sini

Top